Mendudukkan Kembali Pengertian Baitul Mal

1044

Menurut bahasa Bayt al Mal (Baitul Mal) berarti “Rumah Harta”, yang kemudian berkembang menjadi perbendaharaan dalam pemerintahan Islam.  Asal usulnya dapat ditelusuri sejak zaman Rasul salallahualaihi wasallam sendiri, di mana perolehan harta untuk masyarakat, langsung dibagikan dalam waktu segera. Baitul Mal, dengan demikian, adalah bukan rumah untuk menumpuk harta, melainkan rumah untuk membagikan harta. Sebagaimana telah diuraikan di muka, makna Daulah itu sendiri adalah ‘pergerakan harta’,    Baitul Mal  adalah tempat untuk melakukannya – menampung  harta hanya untuk sementara dan  untuk segera dibagikan. Harta dalam Baitul Mal karena itu terus mengalir, dicari, dikumpulkan, dibagikan, dicari, dikumpulkan, dibagikan, demikian seterunya. Baitul Mal dipimpin oleh seorang Nazhir al ‘Am  (Bendahara) yang ditunjuk oleh Sultan, sedangkan untuk urusan yang menyangkut harta pribadi dan keluarganya  dapat diurus oleh seorang Nazhir al Khass, yang juga ditunjuk langsung oleh Sultan.

 

Sumber pertama Baitul Mal adalah zakat, yang ditarik sebagai kewajiban umat Islam, sesudah memenuhi syarat tertentu. Sumber kedua  Baitul Mal adalah ghanimah dan fa’i. Ghanimah adalah hasil pampasan perang, yang telah secara jelas ditetapkan 1/5-nya (khumus) adalah menjadi hak Rasulullah Salallahualaihi wasallam, dan para penerusnya untuk keperluan masyarakat.  Sedangkan fa’i adalah harta yang diambil dari kaum kafir dhimmi tanpa peperangan, yang terdiri atas beberapa jenis, yaitu pajak atas kepala (jizya) dan pajak atas hasil tanah dan pertanian (kharaj dan ushr). Sumber ketiga Baitul Mal adalah harta yang tidak diketahui pemiliknya, harta orang yang murtad, peninggalan seseorang yang tidak memiliki ahli waris. Sumber keempat, bila ada, adalah hasil perolehan dari tanah-tanah  yang dikuasai oleh pemegang pemerintahan.

 Di masa-masa Khulafaur Rasyidin kas Baitul Mal penuh dengan harta, tetapi dalam waktu sebentar umumnya kembali kosong, karena selalu habis dibagikan. Ketika Khalifah Usman Ibn Affan  terbunuh, di tangan bendaharanya, masih tersisa  150 ribu Dinar dan 1 juta Dirham.  Baitul Mal juga mencerminkan kemakmuran yang dicapai oleh pemerintahan tertentu, yang sejalan dengan kemampuannya berekspansi, melalui ekspedisi jihad. Sumber terbesar Baitul Mal, tidak lain, adalah dari ghanimah dan fa’i.

Di zaman Sultan al Makmun, dari Bani Abasiyyah di Baghdad, setiap tahunnya Baitul Mal menerima pemasukan jutaan Dinar dan Dirham, dari berbagai pelosok wilayah. Sultan Abdurrahman An-Nashir, dari Bani Ummayah di Andalusia,  meninggalkan di Baitul Mal-nya uang sebanyak 15 juta Dinar emas. Sultan Bayazid II dari Bani Utsmani, setiap tahun mengirimkan 10 ribu Dinar untuk dibagikan kepada fakir miskin di sekitar Mekah dan Madinah.

Untuk saat ini sumber utama Baitul Mal yang terlebih dahulu perlu dipulihkan kembali adalah zakat.  Menarik dan membagian zakat adalah tugas dan kewenangan kedua para Sultan,  boleh dikatakan sebagai kelanjutan dari tugas dan kewenangan sebelumnya, yaitu mencetak dan menjaga kadar dan timbangan Dinar dan Dirham.  Tidak ada zakat tanpa Dinar dan Dirham, dan tak ada Dinar dan Dirham tanpa otoritas.

Menegakkan Rukun Zakat

Dalam surat At Taubah (103) Allah Taala berfirman:

 Ambillah zakat dari kekayaan mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya. Dan berdoalah untuk mereka, sungguh doamu mendatangkan ketentraman bagi mereka.  Allah  Maha  mendengar, Maha mengetahui.

Ijma’ para  ulama menyatakan bahwa awal ayat ini yang disebutkan dalam bentuk kata perintah, fi’il amr (Khud),  menunjukkan bahwa zakat harus diambil dari, dan bukan diserahkan oleh, pembayarnya (muzaki). Hal ini mensyaratkan adanya otoritas yang  melakukannya, baik secara langsung  atau tidak langsung dengan cara penunjukan seseorang lain  untuk mewakilinya, sebagai amil (petugas penarik dan pembagi zakat). Dengan kata lain seorang amil hanya sah sebagai amil kalau dia memiliki otoritas, atau menerima delegasi,  dari Sultan atau Amir.  Seseorang tidak dapat menunjuk dirinya sendiri sebagai pengumpul zakat, sebagaimana  yang dipraktekan umat Islam saat ini.

Tata Cara Penarikan Zakat

Penyandingan zakat dan salat dalam satu kesatuan dan perintah pengambilannya oleh suatu otoritas menunjukkan bahwa zakat, berbeda dari salat yang merupakan urusan privat, adalah urusan publik.  Zakat, selain merupakan ibadah wajib,  adalah institusi politik dalam Islam.  Tegaknya zakat sebagai rukun Islam mensyaratkan, dan menunjukkan, tegaknya tata pemerintahan dalam Islam.  Fikih empat madhhab besar pun menegaskan soal ini.  Bewley  (2005) menunjukkan hal ini dalam kutipan berikut:

Imam al-Sarakhsi, ulama terkemuka dari madhab Hanafi, dalam kitabnya al-Mabsut menyatakan, “Zakat merupakan hak Allah dan untuk dikumpulkan dan dibagikan oleh seorang pemimpin Muslim atau pihak yang ditunjuknya. Kalau seseorang membayarkan zakatnya kepada orang lain, hal ini  tidak menggugurkan kewajibannya membayar zakat.”

Imam Malik dalam kitabnya Muwatta menyatakan “Pembagian zakat terserah menurut penilaian  individual orang yang memegang otoritas…Tidak ada ketentuan pasti tentang porsi bagi amil zakat kecuali sesuai dengan yang dianggap tepat oleh pemimpin kaum Muslim”.

Imam ash-Shafi’i dalam kitab al-Um menyatakan tentang kategorisasi dari Al Qur’an soal “mereka yang mengumpulkannya” sebagai mereka yang ditunjuk oleh khalifah kaum Muslim untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

Imam Ahmad dikutip dalam kitab as-Sharih ar-Rabbani li Musnad Ahmad menyatakan, “Hanya khalifah saja yang mengemban otoritas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, apakah dilakukannya sendiri atau melalui orang yang ditunjuknya, dan dia juga berhak dan bertanggungjawab untuk memerangi mereka yang menolak membayarkannya.”

Dari kutipan di atas sangat jelas  bahwa prasyarat pertama yang harus dipenuhi, dan aspek yang harus diluruskan dari praktek  pengambilan zakat saat ini,  adalah menegakkan otoritas.  Memang benar bahwa dalam waktu 80 tahun terakhir, sejak runtuhnya kekhalifahan Utsmani, 1924,  otoritas semacam itu telah tidak ada lagi. Tetapi hal ini tidak berarti lalu  rukun zakat telah berubah, dan mengubahnya menjadi sedekah privat seperti yang dipraktekkan saat ini bisa dibenarkan pula.  Sebagaimana selanjutnya dikatakan oleh Bewley:

Sepanjang kurun sejarah Islam acap terjadi ketika kekuasaan dan otoritas seorang khalifah tidak mencapai banyak wilayah umat tetapi [hal ini] tidak menghambat pelaksanaan zakat secara penuh dan benar di wilayah-wilayah tersebut. Dalam keadaan demikian pemimpin politik lokal kaum Muslimin akan bertindak atas nama khalifah dan menunjuk amil dan mengorganisir pembagian zakat di daerahnya. Jelas menjadi tanggung jawab kita sebagai Muslim di zaman gelap tanpa khalifah ini untuk melakukan  hal yang sama.

Dalam konteks kita sekarang ”melakukan hal yang sama” sebagaimana dalam kutipan di atas  berarti  menegakkan kepemimpinan lokal umat Islam. Caranya melalui  pengembalian hak dan wewenang para Sultan untuk mengurusi soal ini, atau penunjukan para Amir di antara umat Islam, bila tidak ada Sultan. Kaum Muslimin harus kembali berjamaah  dan menetapkan satu di antaranya sebagai seorang pemimpin,  yang disebut sebagai Amir.  Dasar pilihan ini adalah ajaran Rasulallah saw, dan  tradisi yang  dilakukan oleh umat Islam, bila ada tiga orang atau lebih bersama-sama, bahkan hanya untuk sebuah perjalanan, maka satu di antaranya dipilih sebagai Amir, yang  bertindak selaku pemegang otoritas.

Tentang Harta Yang  Dizakati

 Tentang jenis harta yang wajib dizakati dapat dipahami dengan jelas,  secara umum terdiri atas harta uang (mal), hasil tetanaman, serta hasil peternakan.  Harta uang merujuk pada emas dan perak, dalam bentuk apa pun, hasil tambang dan barang temuan, serta  barang mata dagangan. Hasil tetanaman terdiri atas produk perkebunan dan pertanian dalam jenis-jenis yang dapat disimpan dalam waktu lama. Sedangkan produk peternakan terdiri atas onta, sapi, kambing dan domba, dan sejenisnya.  Masing-masing dengan  nisabnya sendiri-sendiri, dengan atau tanpa ketentuan haul, yang tidak akan dibahas secara lebih rinci lagi dalam buku  ini.  Kita akan lebih memfokuskan pembahasan hanya pada zakat harta uang.

Nisab zakat uang dan  komoditi perdagangan dengan  jelas telah ditetapkan sebagai 20 dinar (84.7 gr) dan 200 dirham (593 gr), dengan haul satu tahun.  Ketentuan  ini merupakan ijma’  para  ulama yang tidak pernah berubah, sama halnya dengan ketentuan jenis  harta moneter yang terkena kewajiban zakat, yakni hanya  emas dan perak, atau mata dagangan yang juga dihitung  hanya dalam emas dan perak.   Perlu diingat juga bahwa dua jenis harta ini,  emas dan perak, memiliki ketentuan terpisah yang tidak bisa saling dicampurkan.

 Mengenai keharusan membayar zakat hanya dengan Dinar emas dan Dirham perak ini dapat dirujuk dari pendapat beberapa imam di bawah ini:

Imam Syafi’i, dalam kitabnya Risalah, menyatakan:

Rasulullah [SAW] memerintahkan pembayaran zakat dalam perak, dan  kaum Muslim  mengikuti presedennya dalam emas,  baik berdasarkan [kekuatan] hadits yang diriwayatkan kepada kita atau berdasarkan  [kekuatan] qiyas  bahwa emas dan perak  adalah penakar harga yang digunakan manusia untuk menimbun atau membayar komoditas di berbagai negeri sebelum kebangkitan Islam dan sesudahnya.

Manusia memiliki berbagai [jenis] logam lain seperti kuningan, besi, timbal yang tidak pernah dibebani zakat baik oleh Rasulullah [SAW] maupun para penerusnya. Logam-logam ini dibebaskan dengan dasar [pada kekuatan]  preseden,  dan kepada mereka, dengan qiyas pada emas dan perak,  tidak seharusnya dibebani zakat, karena emas dan perak digunakan sebagai standar harga di semua negeri, dan semua logam lainnya dapat dibeli dengan keduanya dengan dasar kadar berat tertentu dalam waktu tertentu pula.

Syekh Muhammad Illysh, Mufti Al Azhar, pada 1900-an, mewakili posisi Madhhab Maliki,  secara tegas melarang uang kertas sebagai alat pembayar zakat. Fatwanya:

Kalau zakat menjadi wajib karena pertimbangan substansinya sebagai barang berharga (merchandise), maka nisabnya tidak ditetapkan berdasarkan nilai [nominal]-nya melainkan atas dasar substansi dan jumlahnya, sebagaimana pada perak, emas, biji-bijian atau buah-buahan.

 Karena substansi [uang kertas] tidak relevan [dalam nilai] dalam hal zakat, maka ia harus diperlakukan sebagaimana tembaga, besi atau substansi sejenis lainnya.

Maksudnya, sama dengan posisi Imam Syafi’i, (uang) kertas disamakan dengan besi atau tembaga, hanya dapat dinilai berdasar beratnya, sedang  nilainya harus ditakar dengan nuqud (dinar atau dirham). Ketiganya terkena zakat hanya bila diperdagangkan, dan tidak sah dipakai sebagai pembayar zakat. Posisi uang kertas adalah sama dengan Fulus.

Imam Abu Yusuf,  satu di  antara dua murid utama Imam Abu Hanifah, dan pendiri Madhhab Hanafi, menulis surat kepada Sultan Harun Al Rashid, (memerintah 170H/786M-193H/809M). Ia   menegaskan keharaman uang selain emas dan perak sebagai alat pembayaran zakat. Ia  menulis:

Haram hukumnya bagi seorang Khalifah untuk mengambil uang selain emas dan perak, yakni koin yang disebut Sutuqa,  dari para pemilik tanah sebagai alat pembayaran kharaj dan ushr mereka. Sebab walaupun koin-koin ini merupakan koin resmi dan semua orang menerimanya, ia tidak terbuat dari emas melainkan tembaga. Haram hukumnya menerima uang yang bukan emas dan perak sebagai zakat atau kharaj.