LSM Berbisnis: Problem Teknis dan Ideologis

1042

Meski dianggap sebagai salah satu sumber potensial bagi pendanaan dan keberlanjutan program dan lembaga nirlaba, tak semua LSM bisa dan mempu menjalankan kegiatan bisnis. Selain itu, penggalangan dana lewat pengelolaan usaha komersial juga menimbulkan perdebatan di kalangan LSM. Karena itulah, problem dan perdebatan seputar earned income ini terbagi dalam dua tingkatan, yakni problem teknis dan ideologis.

Pada problem teknis, memproduksi barang untuk dijual atau memberikan pelayanan jasa dan kemudian menikmati pendapatan darinya, baik bagi organisasi ataupun personel LSM, membutuhkan pendekatan dan ketrampilan bisnis dalam arti yang sebenarnya. Namun, kemudian timbul masalah kerana sebagaimana yang kita temui di lapangan sebagian besar orang-orang LSM yang terlibat dalam bisnis tidak terbiasa dengan prinsip-prinsip bisnis dan praktek usaha. Para aktifis LSM juga jarang berhadapan dengan keputusan-keputusan dan cara kerja yang biasa dilakukan orang-orang bisnis. Karena itulah, apabila LSM ingin menjalankan bisnis untuk menghasilkan penghasilkan pendapatan bagi organisasinya, maka mereka juga harus mulai bersikap, berpikir dan bertindak seperti layaknya orang-orang bisnis.

Dari studi kasus yang dilakukan PIRAC di beberapa lembaga, beberapa kelemahan dan kendala teknis yang ditemui oleh para aktifis dalam mengelola sebuah kegiatan usaha komersial, diantaranya:

  1. Aktifis LSM tidak terbiasa mengelola usaha yang komersial atau profit oriented.
  2. Minimnya keahlian dan pengalaman dan mengelola bisnis
  3. Minimnya SDM dan modal/ sumber keuangan.
  4. Kesulitan mendapatkan akses modal dari lembaga finansial
  5. Sulit berkompetisi dengan sector bisnis lainnya
  6. Status hukum yang tidak mendukung
  7. Problem relasi dengan lembaga donor

Dalam tataran ideologis, timbul pertanyaan yang sangat mendasar dan tidak mudah untuk dijawab. Bagaimana jadinya bila lembaga nirlaba melakukan bisnis? Apakah ini tidak mencampuradukkan visi dan misi keswadayaan dengan sesuatu yang komersial? Bagaimana hal itu dapat dikompromikan? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu tidak hanya dilontarkan oleh personel organisasi dan kalangan LSM lainnya, tapi juga masyarakat yang menjadi konstituennya. Mereka umumnya mempersoalkan predikat non-profit yang melekat pada jadi diri LSM pada saat lembaga tersebut menjalankan kegiatan bisnis yang umumnya bersifat profit.

Di kalangan personel lembaga maupun kelompok LSM lain, mungkin akan timbul perdebatan mengenai tepat tidaknya menjalankan bisnis untuk menunjang pendanaan dan kelangsungan lembaga. Ini terkait dengan etika yang dibangun bersama dalam lembaga. Ini juga terkait dengan persepsi pribadi masing-masing aktifis terhadap pengusaha dan kegiatan bisnis. Tidak sedikit personel LSM yang punya kesan negatif terhadap dunia usaha dan cenderung untuk tidak menerapkan gagasan ini sebagai salah satu cara untuk medapatkan penghasilan bagi organisasi.

Mereka sering menganggap orang-orang bisnis sebagai orang-orang yang egois, perusak lingkungan, pelanggar HAM, dan korup. Namun, tak jarang juga yang mengapresiasi mereka sebagai pekerja keras, pengambil keputusan yang jitu dan punya wawasan yang luas. Persoalan ini perlu dipecahkan sebelum menjalankan bisnis dengan mengetahui pendapat dan persepsi mereka mengenai bisnis yang akan dijalankan.

Para aktivis LSM juga cenderung memunculkan persoalan mengenai status non-profit dari LSM yang menjalankan bisnis. Hal itu bukan hanya menyangkut persoalan di mana semua LSM lebih banyak memilih bentuk yayasan yang lebih berimage sebagai lembaga nirlaba daripada lembaga profit, namun juga persoalan filosofis yang berasal dari ketidakjelasan arti “profit” itu sendiri. Karena itu, sangat penting untuk mereinterpretasi kembali definisi “non-profit” yang melakat pada LSM.

Perlu dijernihkan bahwa makna “profit” untuk lembaga komersial/ profit adalah kelebihan penghasilan yang dari pengeluaran yang kemudian dibagikan ke pemilik usaha atauapun pemegang saham. Sementara bagi LSM, kelebihan penghasilan akan tidak dibagikan untuk pengurus dan staf lembaga, tapi diinvestasikan kembali untuk program, kegiatan dan keberlanjutan lembaga. Karena itulah, beberapa pemerhati menawarkan terminologi baru, yakni “non-profit distribution” untuk menggantikan terminologi “non-profit” yang dinilai.

Sementara masyarakat umumnya cepat curiga terhadap berbagai kegiatan bisnis yang dijalankan oleh LSM. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kegiatan usaha komersial yang yang dijalankan oknum-oknum tertentu yang mendompleng atau berkedok yayasan atau lembaga nirlaba. Masyarakat cenderung melihat bisnis yang dijalankan LSM sebagai salah satu cara orang-orang LSM untuk memperkaya diri mereka sendiri dari pada menolong orang lain.

Karena itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus terus diupayakan dengan memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat lewat berbagai sarana informasi yang mudah diakses publik. Selain itu, LSM juga perlu menjaga keseimbangan antara program utama yang dijalankan LSM dengan kegiatan usaha yang dilakukannya. Jangan sampai LSM anda lebih dikenal oleh masyarakat sebagai, misalnya, penyewa gedung, penjual souvenir, atau konsultan, dari pada lembaga yang bergerak dibidang advokasi. Anda akan mendapatkan masalah dan dicurigai organisasi anda hanya merupakan kedok semata untuk mengumpulkan uang bagi para pengurus dan stafnya.

Berkaitan dengan persoalan tersebut, beberapa pemerhati nirlaba mencoba memberikan “jalan tengah” yang memungkinkan LSM bisa menjalankan bisnis untuk memenuhi kebutuhan finansial dan menjamin keberlanjutan lembaganya. “Jalan tengah” ini digagas bukan hanya karena makin mengecilnya dana-dana yang berasal dari donasi di satu pihak, tetapi juga kegelisahan untuk tidak selalu tergantung pada donasi tersebut di pihak lain.  Salah satunya dilakukan oleh J. Gregory Dees, peneliti sektor nirlaba, yang mencoba mengkompromikan kegiatan komersial dan nirlaba. Dengan memberikan istilah social enterprise,   Dees memberikan satu kerangka analisis yang sederhana tetapi cukup menjelaskan. Menurutnya, pada dasarnya jalan tengah dapat ditempuh dengan  semacam kombinasi antara niat baik dan kepentigan pribadi, antara modal sumbangan dan tenaga sukarela dan modal dan tenaga profesional.  Jalan tengah ini juga mempertemukan antara yang kaya dan yang miskin, misalnya, melalui mekanisme subsidi silang. (lihat tabel)

Murni kedermawanan                                                                       Murni komersial

Motif, Metode,

dan Tujuan

·         Berbuat kebajikan

·         Dipandu misi

·         Nilai Sosial

·         Motif campuran

·         Dipandu misi dan pasar

·         Nilai sosial dan ekonomis

·         Demi kepentingan pribadi

·         Dipandu pasar

·         Nilai ekonomis

Stakeholder Utama Penerima manfaat Tidak membayar Disubsidi atau subsidi silang Membayar dg harga pasar
Modal Sumbangan dan hibah Di bawah harga pasar, atau kombinasi hibah dan pasar Sesuai harga pasar
Tenaga Kerja Sukarela Di bawah harga pasar, atau kombinasi sukarela  dan staf profesional Kompensasi sesuai pasaran
Pemasok Memberi sumbangan in kind Diskon khusus atau campuran sumbangan dan harga penuh Menjual sesuai pasar

Sumber: Dees, 1998

Pendekatan jalan tengah ini memang tidak mampu menyelesaikan berbagai problem dan perdebatan seputar kegiatan bisnis yang dilakukan oleh lembaga nirlaba. Beberapa pemerhati dan aktivis LSM juga masih memperdebatkannya. Namun, pendekatan tersebut setidaknya bisa memberikan gambaran dan batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh lembaga nirlaba dalam menjalankan aktifitas bisnis. Yang paling penting, kamauan dan kemampuan aktivis LSM sendiri menjaga konsistensi antara visi dan misi, dengan strategi yang diterapkan dalam penggalangan dananya.  Sebab tanpa rambu dan batas serta etika yang jelas, sebuah lembaga akan mudah terpeleset ke dalam upaya pengumpulan harta  untuk kepentingan lain.